Pragmatisme manusia dan kedaulatan Allah di dalam pemerintahan

Tulisan ini (hanya) buah observasi dari seseorang yang sedang menunggu Kebenaran mengumandangkan suaranya. Saya bukan ahli politik, hukum, dan filsafat. Saya bukan tipikal manusia yang senang untuk berpikir ngejelimet dan berhati baper. Dengan pijakan pikiran yang sederhana dan berusaha untuk tulus hati, melalui tulisan ini saya mencoba menggambarkan situasi Nusantara akhir-akhir ini; terkhusus menjelang momen Pilkada, apalagi Pilkada Ibukota. Mari mulai menggambar.

Menjelang momen Pilkada, khususnya di Jakarta, cukup marak terdengar dan terlihat manusia-manusia yang pragmatis (hanya) demi meraih sebuah kemenangan. Sepanjang pengamatan saya, setidaknya ciri-ciri manusia yang pragmatis ini adalah: tidak konsisten. Saya tidak terbayang, jika tipe manusia seperti ini akan menjadi pemimpin. Jika ia tidak konsisten dengan dirinya, bagaimana ia bisa konsisten dengan orang lain, apalagi dengan satu kota, apalagi dengan satu negara? Silakan pembaca menjawab di dalam hati.

Inkonsistensi ibarat narkoba. Untuk sesaat, ia bisa memuaskan dan menenangkan. Namun, untuk jangka panjang, ia akan meninggalkan sakit yang berkepanjangan dan rasa ketergantungan yang sangat hebat. Akibatnya adalah: mau ga mau harus konsisten untuk inkonsisten. Seperti narkoba kan? Kalau mau tetap tenang dan puas, ya mesti beli dan pakai lagi. Ngeri juga ya. Sekali lagi, saya tidak terbayang, jika pemimpin seperti ini hadir di tengah ibukota dan Indonesia, lalu memberikan efek yang sangat buruk.

Selain identik dengan narkoba dan efeknya, inkonsistensi juga identik dengan integritas. Seseorang yang inkonsisten tidak mengenal integritas. Baginya, integritas hanya sebuah objek penderita, yang bisa dibedah semaunya. Integritas tidak akan pernah menjadi subjek di dalam pokok pikiran utama kehidupannya. Integritas tidak pernah menjadi nilai hidup yang prinsipil baginya. Untuk kesekian kalinya, saya tidak terbayang, jika ada pemimpin yang membedah atau memperkosa integritas demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Pemimpin seperti ini harus membayar perbuatannya dengan harga yang sangat amat mahal, begitu juga dengan rakyat. Harga ini tidak hanya berlaku selama lima atau sepuluh tahun, tetapi selama-lamanya.

Nah, masalahnya di bumi Nusantara dan di momen Pilkada ini, sepertinya sangat sulit mencari pemimpin yang tidak pragmatis alias konsisten dan berintegritas. Apalagi saya yakin semua insan setuju, bahwa setiap kita (manusia) punya "borok" masing-masing. Mau itu borok kecil yang cuma merah-merah, ataupun borok besar yang bernanah dan bau, ya namanya tetep aje borok. Sakit, berbekas, dan bisa dilihat orang. Makanya, jangan heran jika banyak calon pemimpin yang berusaha keras menutupi borok-boroknya dengan beragam cara alias pakai "penutup luka," yang bahasa gaulnya adalah hansaplast. Ada yang tutupin pakai perbuatan baik, ada juga yang pakai janji-janji manis. Dua-duanya sama-sama bikin cilaka. Terus, bejimane dong? Ga ada yang pantes jadi pemimpin? Belum lagi syulit bener memimpin kota-kota di Indonesia ini, apalagi di Jakarta.

Nah, lucunya di tengah krisis kepemimpinan di ibukota, ada sepasang calon pemimpin yang berani buka borok-borok mereka, alias "apa adanya," dan bukan "ada apanya." Saking terbukanya sama borok-boroknya, orang ini sampai rela terlihat lemah. Bicaranya terkesan kasar? Saya kira ia hanya mencoba jujur dengan kotornya dan kasarnya perpolitikan dan birokrasi di ibukota. Suka menyudutkan orang-orang dari golongan tertentu? Ia hanya berusaha mengungkap fakta. Bahkan tanpa ia tahu, orang-orang tersebut menyudutkan dia jauh, jauh, jauh lebih sering, lebih kasar, lebih tidak manusiawi, dan lebih tidak beradab. Buktinya bertebaran di mana-mana seperti butiran debu yang dibawa angin. Namun, justru sepasang calon pemimpin ini memberikan begitu banyak kontribusi positif di ibukota. Bersama-sama mereka bahu-membahu menata ibukota, tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara mental dan spiritual. Ternyata, ada ya orang seperti ini, dan mereka sedang berusaha untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai di ibukota. Mungkinkah ada kesempatan kedua bagi mereka untuk memerintah ibukota?

Masalah kesempatan, saya belajar mengkorelasikannya dengan kedaulatan Allah. Setiap orang yang berkesempatan memerintah di ibukota tidak lepas dari perizinan ilahi, yang bekerja tanpa terlihat oleh mata telanjang manusia. Karakter dari kedaulatan ilahi jelas bertolak belakang dengan pragmatisme manusia yang haus kekuasaan, alias ingin menegakkan kedaulatannya sendiri. Kedaulatan Allah jelas konsisten dan berintegritas. Jika kedaulatan ilahi seperti ini yang berhak untuk memberikan kesempatan kepada manusia yang borokan untuk memerintah, maka sebenarnya para calon pemimpin di ibukota semestinya tunduk di bawah kedaulatan ini. Pragmatisme jelas sebuah bentuk ketidaktundukkan kepada kedaulatan ilahi.

Jika demikian, pragmatisme manusia berarti melawan kedaulatan Allah. Jadi, masih mau pilih pemimpin yang melawan kedaulatan ilahi?

"Hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan mereka ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, siapa pun yang menentang pemerintah, ia menentang ketetapan Allah, dan mereka yang menentang akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, pemerintah tidak menyebabkan ketakutan pada yang berbuat baik, melainkan pada yang berbuat jahat. Jika kamu melakukan apa yang jahat, takutlah! Sebab bukan tanpa alasan pemerintah menyandang pedang. Mereka adalah pelayan Allah, penuntut balas yang menjalankan murka Allah kepada orang yang berbuat jahat. Sebab itu, kamu harus tunduk, bukan hanya karena murka Allah, tetapi juga karena hati nurani."

Tiga hari menjelang momen Pilkada,

Misael Prawira.